Selasa, 30 Agustus 2011
Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah melakukan kegiatan uji publik standar pelayanan di lingkungan Ditjen GTK yang bertempat di Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta.
Kegiatan uji publik dilakukan terhadap 4 (empat) layanan publik Ditjen GTK, yang meliputi: Penyaluran santunan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil, Penerbitan surat keputusan santunan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah, Penyaluran santunan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil, dan Penerbitan surat keputusan santunan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah. Peserta uji publik meliputi perwakilan dari guru, operator sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, direktorat terkait, unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen GTK, dan organisasi profesi guru.
Uji publik menyepakati komponen-komponen standar pelayanan yang terdiri dari: i) persyaratan pelayanan, ii) sistem, mekanisme dan prosedur, iii) jangka waktu penyelesaian, iv) biaya/tarif, v) produk pelayanan, dan vi) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
Dalam Instrumen Uji Publik standar pelayanan di lingkungan Ditjen GTK tentang Uji Publik Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Guru PNSD, dinyatakan bahwa Persyaratan Penerbitan SKTP Tunjangan Profesi Guru (TPG), antara lain
1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali Guru pendidikan agama.
2. Guru Pembimbing Khusus yang bertugas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan aktivitas inklusi.
3. Memiliki satu atau lebih akta pendidik.
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Memenuhi beban kerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka
6 dikecualikan apabila Guru:
a. mendapat kiprah sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. mendapat kiprah embel-embel sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per ahad di satuan manajemen pangkal (satminkal) atau membimbing 80 (delapan puluh) akseptor didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mempunyai wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 3 (tiga) orang pada jenjang SMP; atau
2) mempunyai wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 4 (empat) orang pada jenjang SMA/SMK.
c. mendapat kiprah embel-embel sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua aktivitas keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, tetap mempunyai beban kerja dan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sanggup mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, Sekolah Menengah kejuruan yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana.
2) Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sanggup mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sanggup mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK sanggup mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah aktivitas peminatan atau aktivitas keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
d. bertugas sebagai Guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) akseptor didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang akseptor didik di satminkalnya;
e. bertugas sebagai Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Guru pembimbing khusus sanggup berasal dari Sekolah Luar Biasa atau Guru PNSD yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi Guru pembimbing khusus;
f. bertugas sebagai Guru pada satuan pendidikan di kawasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan kawasan khusus ini memakai data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
g. bertugas sebagai Guru pada satuan pendidikan khusus, di mana akseptor didiknya mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran alasannya yaitu kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa;
h. bertugas sebagai Guru pada pendidikan layanan khusus yang meliputi sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berada di kawasan khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
i. bertugas sebagai Guru yang diharapkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional antara lain: 1) Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri; 2) Guru yang ditugaskan menjadi Guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
j. mendapat kiprah embel-embel dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan diklat kurikulum atau program-program lain yang menunjang kepentingan nasional.
k. mendapat kiprah embel-embel dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagai narasumber/instruktur nasional, fasilitator, atau mentor Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan dengan kewajiban melakukan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. l. bagi Guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas kawasan yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut tawaran dinas pendidikan.
7. Guru yang mendapat kiprah tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan kiprah tambahannya dilaksanakan di satminkal.
8. Guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/ mempunyai keterampilan atau budaya khas kawasan untuk mengajarkan praktik sanggup dilakukan oleh Guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
9. Memiliki nilai hasil evaluasi pretasi kerja paling rendah Baik.
10.Tidak beralih status dari Guru atau pengawas sekolah.
11.Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12.Tidak merangkap jabatan di forum eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
13.Nomor arahan dan nama bidang studi sertifikasi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15.Bagi Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah mempunyai akta pendidik, mengajar sesuai dengan akta pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka santunan profesinya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
16.Bagi Guru PNSD yang ketika ini berada dalam golongan ruang II dan masih dalam proses pembiasaan terhadap golongan ruang dan kepangkatannya, mempunyai akta pendidik, mengajar sesuai dengan akta pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Bagi Guru yang diangkat sebagai pengawas sekolah yang memenuhi beban kerja pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Pengakuan beban kerja Guru merupakan jumlah jam suatu mata pelajaran di satuan manajemen pangkal yang diampu oleh guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19.Jumlah rombongan berguru per tingkat pada satuan pendidikan yang diakui dalam perhitungan beban kerja yaitu jumlah akseptor didik per tingkat dibagi dengan jumlah maksimum akseptor didik dalam satu rombongan berguru sesuai dengan ketentuan perundang -undangan. Contoh : Jumlah akseptor didik Sekolah Menengah Pertama kelas 7 (tujuh) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Sesuai standar proses, maksimal akseptor didik dalam satu rombel sebanyak 32 orang. Maka jumlah rombel yang diakui dalam perhitungan beban kerja yaitu 75/32 = 2.34 dibulatkan ke atas menjadi 3 rombel.
Untuk mendapat masukan secara menyeluruh, Kementerian masih memperlihatkan kesempatan bagi publik/masyarakat untuk memperlihatkan masukan terhadap penyempurnaan standar pelayanan dimaksud hingga dengan tanggal 20 Maret 2017 melalui email ke ketatalaksanaan.gtk@kemdikbud.go.id.
Berikut link download Instrumen uji publik standar pelayanan di lingkungan DitjenGTK wacana santunan profesi bagi guru PNS dan Non PNS, santunan khusus bagi guru PNS dan Non PNS.
Download Instrumen uji publik standar pelayanan